Suara Rakyat, Suara yang Mana?!

Kontroversi RUU Kesitimewaan DI Yogyakarta terus bergulir bagai bola panas. Belakangan, pemerintah yang dianggap mengabaikan suara rakyat, justru mengklaim didukung 71% rakyat agar Gubernur DIY dipilih. Benarkah seperti itu adanya?

Klaim angka tersebut pertama kali dilontarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan. Sayang, saat dimintai keterangan lebih lanjut, beliau berkelit. Jika konsisten menggunakan hitungan statistik, seharusnya survei Kompas pada 1-3 Desember bisa digunakan. Berbeda 180 derajat, ketika itu sebanyak 88,6% responden justru memilih jalan penetapan.

Bila ditarik lebih luas, perdebatan ini meluas pada perdebatan tentang posisi opini publik sebagai representasi suara rakyat. Opini publik di banyak negara demokratis, dimaknai sebagai perwujudan demokratisasi. Keinginan masyarakat secara mayoritas akan terefleksikan lewat hasil opini publik. Sehingga, lahirlah pandangan etis agar pemerintah harus selalu mendengarkan opini publik pada tiap formulasi kebijakan. Seperti adagium kuno, “vox populi vox dei”. Pada titik ini, pemerintah tidak bisa secara sepihak membuat kebijakan.

Akan tetapi, bukan berarti opini publik selalu benar. Walter Lippman misalnya, mengkritik bahwa opini publik adalah perangkat yang dapat digunakan oleh kelompok elit untuk melancarkan propaganda. Bila ini benar, maka yang dilakukan oleh Kemendagri sebenarnya hanyalah eksploitasi angka statistik untuk membenarkan kebijakan.

Silang pendapat mengenai opini publik ini, perlu diperdalam lagi. Opini publik tentunya bukan sekedar “one person, one vote”. Karena tidak semua anggota masyarakat memiliki tingkat intelektual dan emosi yang setara mengenai suatu permasalahan. Perlu penafsiran yang cerdas terhadap angka-angka statistik tersebut.

Sehingga, pada akhirnya yang terbaik adalah menempatkan opini publik secara proporsional. Pemerintah tidak harus menjalankan suatu kebijakan yang didukung mayoritas opini publik. Akan tetapi, opini publik tetap harus dimasukkan sebagai salah satu parameter penentuan kebijakan.

Dalam kasus keistimewaan DIY sendiri, seharusnya pemerintah pusat melihat secara lebih luas. Bahwa setiap daerah yang bergelar istimewa, punya latar belakang masing-masing. Secara umum keistimewaan yang juga dimiliki oleh Aceh, Papua atau Jakarta adalah keistimewaan dalam rangka menghormati kearifan lokal. Tentu kita pun bersepakat, bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh DIY adalah segi kesejarahannya, bukan yang lain.

Sejarah itulah yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah. Ketika sejarah sudah dilupakan, lalu atas dasar apa lagi status istimewa DIY?

Selain itu, opini publik yang ditelisik lewat survei misalnya, harus benar-benar fair. Metodenya pun harus benar dan netral, agar tidak terjadi hasil yang bias dan memihak. Bila itu benar dilaksanakan, saya kira temuan Kemendagri sebelumnya begitu mudah akan terpatahkan.

Bila ternyata itu semua diabaikan pemerintah. Lalu suara rakyat mana yang diperjuangkan?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s