Keharusan Untuk Ber-oposisi

Demokratisasi bukanlah sikap untuk menanti negara bersikap baik. Melainkan, gerakan mendesak negara untuk melakukan perubahan melalui perubahan komposisi politik di dalamnya. (Eep S. Fatah, 1999)

Drama panitia khusus (pansus) Century di DPR kini mencapai fase yang genting lewat rilis kesimpulan sementara oleh tiap-tiap fraksi. Dari situ, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) yang sejak awal memang memasang badan untuk bersikap defensif, seakan mendapat hook telak setelah melihat pandangan mayoritas fraksi yang bertolak belakang. Skor 7 berbanding 2, tentu memperlihatkan konstelasi yang timpang ini.

Miris, justru di tengah menguatnya arus oposisi seperti ini. Pemerintah dan para pendukungnya justru bertindak gegabah. Pernyataan Amir Syarifuddin (Sekjen PD) yang menginginkan adanya reshuffle di kabinet bisa jadi merupakan kartu truf dari pemerintah (baca: SBY dan PD) untuk menjinakkan partai anggota koalisi yang masih getol membongkar Century. Beruntung, dua partai yang dimaksudkan, PKS dan Golkar, sampai saat ini masih konsisten untuk membongkar mega-skandal ini.

Dari kacamata sejarah, boleh jadi tindakan ini merupakan bagian dari strategi kubu SBY untuk membentuk pemerintahan yang absolut. Dalam pemerintahan model ini, gerakan oposisi akan dijepit sedemikian rupa atau bahkan dimatikan secara sistematis seperti yang terjadi di era orde baru. Beberapa manuver politik seperti pembentukan koalisi raksasa di parlemen, kabinet pelangi yang penuh dengan pimpinan partai, ancaman reshuffle, hingga yang terkini ancaman untuk para pengemplang pajak bisa jadi membenarkan hipotesis tersebut.

Sebenarnya, apa yang salah dengan oposisi sehingga “seakan-akan” harus dibunuh?

Mungkin hal ini dapat dirunut kembali dari pemahaman bahwa oposisi hanyalah “batu karang” laju program-program pembangunan. Selama ini oposisi, tidak lain, hanyalah mereka yang selalu menyatakan ketidaksetujuan terhadap segala macam kebijakan pemerintah. Oposisi di negeri ini, masih berkutat di tataran oposisi pragmatis. Yaitu mereka yang sakit hati karena kalah dalam pemilu atau tidak mendapatkan kursi kekuasaan, sehingga berbalik memusuhi pemerintahan sejadi-jadinya. Hal yang seringkali akan berubah 180 derajat, saat nantinya mereka mendapatkan kursi kekuasaan.

Padahal, sebenarnya oposisi lebih agung dari itu. Oposisi adalah mereka yang berusaha konsisten dalam meluruskan kekeliruan, sembari terus menggarisbawahi dan menyokong kebijakan yang sudah benar (Eep S. Fatah, 1999). Jadi, oposisi tidaklah sekedar berbeda terhadap pemerintah. Karena substansinya adalah kontrol terhadap pemerintahan. Bila pemerintah salah, oposisi akan menyadarkan publik agar melakukan tekanan. Sebaliknya, bila pemerintah benar, oposisi akan mengajak publik agar mendorong pemerintah tetap konsisten.

Mega-skandal Century ini adalah pembelajaran berharga akan sejarah oposisi di era pasca reformasi. Biarlah, F-PD mati-matian membela kebijakan tersebut. Karena, memang tidak mungkin PD membiarkan “ayahanda”-nya roboh dari kursi kekuasaan tanpa dibela sama sekali. Sebaliknya, bagi mayoritas partai yang bersikap oposisi. Konsistensi dan tekad baja memang harus didenggungkan hingga selesainya penyelidikan kasus ini. Ancaman kehilangan kursi kabinet atau bahkan nyawa sekalipun tidak memboleh menciutkan semangat beroposisi. Oposisi harus terus bergerak menegakkan kebenaran dan meluruskan kekeliruan. Karena tanpa oposisi, demokrasi selamanya hanya akan menjadi lip-service belaka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s