Musuh Bersama Gerakan Mahasiswa

Wacana neoliberalisme (biasa disingkat dengan neolib) sering mencuat belakangan ini. Apalagi di tengah kontestasi pilpres kemarin, isu ini kerap kali dianggap sebagai black campaign untuk memojokkan calon tertentu. Sampai-sampai, ada calon yang pada tahap awal kampanye-nya hanya memfokuskan diri untuk menanggapi tuduhan tersebut (baca: politik pencitraan).

Istilah Neolib mengutip dari Fuad Bawazier justru seringkali tidak dikenal oleh para ekonom (termasuk di dalamnya mahasiswa ekonomi). Memang istilah ini secara khusus diajarkan di Fakultas Sosial dan Politik. Namun, sangat tidak masuk akal ketika para ekonom pun tidak tahu menahu. Tidak jelas apa yang menjadi penyebabnya. Namun, istilah ini tidaklah baru sama sekali, karena beberapa tokoh dunia seperti Joseph Stiglitz (2002), Herbert Giersch (1961) dan bahkan M. Hatta (1959) pernah menuliskannya.

Merunut pada sejarah neolib di Indonesia, yang paling begitu kentara adalah jalan keluar yang diambil pada waktu krisis 1997. Karena pada waktu itu, upaya pemulihan yang dilakukan tidak lain adalah adopsi terhadap agenda neolib, yang terkenal dengan istilah Washington Consensus (Rizky dan Majdi, 2008:22). Belakangan, memang ada sedikit perubahan dalam konsensus tersebut, namun secara garis besar perubahan tersebut tidak substantif.

Sebagaimana yang terjadi di luar negeri, neolib bisa jadi merupakan tahapan mutakhir dari kapitalisme itu sendiri. Argumen ini bisa dibuktikan bila kita merunut gagasan kapitalisme periode awal (seperti masalah hak milik individu, kebebasan kompetisi antar individu dan mekanisme pasar). Dalam kasus kapitalisme ini, bangsa Indonesia pernah dijajah  (kolonialisme) selama ratusan tahun oleh antek-antek kapitalisme, yang bahkan sampai saat ini pun belum berakhir sepenuhnya.[1]

Maka dari itu, upaya pemulihan berbasis propaganda neolib (yang digawangi oleh IMF dan Bank Dunia) pada tahun 1997 mau tidak mau harus diambil Indonesia. Saat itu, penyebab krisis yang disebutkan antara lain: KKN akut, peran negara yang terlalu besar dalam perekonomian dan adanya kesalahan strategi pembangunan. Ujung-ujungnya, rekomendasi yang muncul justru disesuaikan dengan kebutuhan mekanisme kapitalisme internasional. Alih-alih menyebutkan bahwa penyebab krisis 1997 adalah terlalu bergantungnya Indonesia pada sistem ekonomi dunia, justru yang muncul adalah kurang kapitalisnya sistem perekonomian Indonesia.[2] Sehingga, solusinya adalah membuka pasar seluas mungkin (market oriented). Serta membuka diri pada pihak asing dalam semua lini perekonomian, tidak hanya pada arus ekspor-impor melainkan juga pada arus keluar-masuk modal.

Untuk membuktikan betapa berbahayanya propaganda neolib, ada baiknya juga untuk memaparkan butir-butir Washington Consensus yang disepakati lebih dari dua dekade lalu oleh Presiden AS Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thacher, yaitu:

1. Pasar Bebas (Free Market).

2. Privatisasi (Penjualan BUMN)

3. Deregulasi (menghilangkan aturan yang membatasi perusahaan. Misalnya aturan perusahaan asing dilarang mendirikan pom bensin di Indonesia)

4. Liberalisasi (membuka pasar dengan menghilangkan penghalang/pajak yang membatasi ekspor/impor)

5. Pengurangan peran pemerintah

6. Pengurangan pajak bagi menengah ke atas

7. Memotong Pelayanan Publik (seperti menyerahkan Perusahaan Air Minum ke swasta, Privatisasi Pendidikan, Rumah Sakit, dan sebagainya)

8. Pengurangan Subsidi Barang seperti BBM, Air, Listrik

Untuk membuktikan telah berlakunya poin-poin tersebut sebenarnya amat mudah sekali.J Justru di era pasca reformasi, pemberlakukan konsensus ini semakin digalakkan. Privatisasi BUMN ke tangan asing (Indosat, Telkomsel, dsb), biaya kesehatan dan pendidikan yang makin melambung, kenaikan (baca: penyesuaian) harga BBM menjadi pemandangan yang berulang kali terjadi, dan masih banyak lagi. Maka, dengan melihat berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Masihkah kita berpikir kita tidak sedang dijajah oleh neolib?

———————————

Di masa mendatang, ada satu agenda neolib yang belum terlaksana. Menurut Revrisond Baswir (Dosen FE UGM), salah satunya adalah amandemen (lebih tepatnya membuang) pasal 33 UUD ’45. Pasal itu memang menjadi basis konstitusional ekonomi kerakyatan kita. Logikanya, bila tanpa mengamandemen UUD saja neolib dapat bebas berkeliaran. Apalagi bila konstitusi itu hilang?

Pertanyaan terakhir, akankah sebagai gerakan mahasiswa kita tinggal diam saja? Atau justru, hanya cukup berdoa agar negara ini tidak segera dimuseumkan?

Makalah untuk Diskusi Keilmuan IMM UGM. Selasa, 8 Desember 2009.


[1] Rizky, Awalil dan Nasyith Majdi. 2008. Neoliberalisme Mencengkeram Dunia. Jakarta: E Publishing. Hlmn 22.

[2] Ibid. Hlmn 23

2 thoughts on “Musuh Bersama Gerakan Mahasiswa

  1. tulisan yang bagus mas….

  2. ya moga2 gerakan mahasiswa bisa mengakar dalam semangat idealisme-nya minimal di hati masing-masing anggotanya.. jangan sampai hanya jadi bentuk lain ‘memanfaatkan’ masa muda, daripada gak ada kerjaan…

    tapi yang pasti mahasiswa itu yang utama belajar..
    bukan study oriented banget maksudnya, melainkan belajar..
    dan terus mencari.. sekalipun tidak memiliki label gerakan..

    hehe..

    Membela diri sendiri nih, may?
    hehe… iya, kewajiban utama kita memang belajar.. Itu amanah dr ortu kita yg tidak boleh dinomor duakan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s