Menimbang Kembali Neoliberalisme

Menimbang Kembali Neoliberalisme Wacana neoliberalisme (biasa disingkat dengan neolib) memang sedang mencuat akhir-akhir ini. Apalagi di tengah konstelasi politik menjelang pilpres, isu ini kerap dianggap sebagai black campaign untuk memojokkan calon tertentu. Sampai-sampai (tanpa harus saya sebut namanya), ada calon yang memfokuskan minggu-minggu awal kampanyenya hanya untuk meyakinkan khalayak bahwa mereka adalah antek-neolib.

Andai kita tahu, iklim politik di tingkat elit jelas hampir meledak dengan tambahan isu ini.

Saya pun berusaha tidak ketinggalan dalam mengupdate isu ini. Buku Pak Amien Selamatkan Indonesia misalnya say a baca untuk menambah referensi, ditambah lagi kolom opini di Jawapos, Kompas ataupun Tempo sempat saya perhatikan dengan seksama saat muncul tulisan mengenai neolib. Alhamdulillah, saya beruntung, karena hari Kamis (18/06) lalu saya juga berkesempatan mengikuti diskusi publik tentang neoliberalisme. Jelas saya amat bersyukur mengingat dari diskusi ini, saya makin tercerahkan.

Diskusi ini diadakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah. Berhubung diadakan di kompleks Universitas Gadjah Mada, tepatnya di University Center (UC). Maka kami dari IMM UGM, sebagai satu-satunya ortom Muhammadiyah yang ada di UGM pun berusaha berkontribusi dengan sedikit meringankan kerja kepanitiaan.

Pembicara yang dihadirkan pun bukan main-main. ada Pak Dr. Rizal Ramli (mantan Menko Ekonomi), Ibu Dr. Sri Adiningsih (ekonom UGM) dan Pak Dr. Fuad Bawazier (mantan Menteri Keuangan) yang notabene ketiganya adalah ekonom kelas nasional. Nah, berhubung Pak Rizal Ramli berhalangan hadir secara mendadak, Pak Dr. Revrisond Baswir tampil untuk menggantikan beliau. Dan, salutnya, Pak Soni (panggilan akrab Pak Revrisond) justru jadi bintang utama diskusi ini. Salut!

Selama diskusi berlangsung, saya yang duduk di barisan depan memang berusaha memahami lebih jernih apa yang dimaksud dengan neolib itu sendiri. Memang, basis ilmu saya yang notabene komunikasi (FISIPOL), agak membuat saya kesulitan memahami pembicaraan Ibu Ningsih, terlalu ekonomi-akademis- sentris. Beruntung di sesi kedua dan ketiga yang dibawakan secara berturut-turut oleh Pak Fuad dan Pak Soni, saya dapat menangkap arah pembicaraan mereka. Mungkin karena sudah paham siapa audiensnya, sehingga diksi pun dipilih untuk orang awam.

Oleh karena itu pula, dari beberapa poin yang saya tangkap pun tidak bisa saya jabarkan terlalu dalam. Saya hanya mampu menangkap beberapa poin penting, antara lain:

Pertama, neoliberalisme mengutip Pak Fuad Bawazier memang tidak diajarkan di Departemen Ekonomi Universitas manapun di Indonesia. Beliau memang tidak menjelaskan ada apa di balik semua ini. Namun, hal yang paling bisa digarisbawahi, karena inilah pula, seringkali mahasiswa ekonomi tidak mengakui adanya term neolib (saya benar-benar mendapati mahasiswa ekonomi yang mengakui tidak mengerti neolib ada di kamus mana!). Padahal sudah banyak pakar yang melontarkan term neoliberalisme, seperti Joseph Stiglitz (2002) dan Herbert Giersch (1961). Sekali lagi, saya jadi bertanya-tanya, kemana saja ilmu ekonomi di Indonesia selama ini??

Kedua, ada selentingan negatif yang mengatakan bahwa neoliberalisme adalah isu yang dihembuskan hanya dalam rangka pilpres, terutama untuk menghantam salah satu calon.

itu? Saya rasa tidak juga. Justru orang yang menunjuk selentingan itulah yang patut diwaspadai, mengingat dia tidak cermat melihat sejarah. Karena isu neolib ini sudah bertahun-tahun diperjuangkan oleh para ekonom dari ECONIT (Pak Rizal Ramli, Bu Hendri Saparini, dkk), termasuk juga Pak Revrisond Baswir dari UGM. Bahkan Pak Soni (panggilan akrab Revrisond) sudah pernah menulis buku khusus berjudul NEOLIBERALISME pada tahun 2003. Ini belum termasuk tahun 1959, saat Bung Hatta mewanti-wanti akan bahayanya neolib. Lalu, dengan fakta-fakta ini, masihkah relevan mengatakan bahwa isu neolib ini dipolitisasi? Tanyakan pada hati anda (Istafti Qolbak!)

Ke depan, neolib punya agenda yang amat berbahaya. Menurut Pak Soni, salah satunya adalah meng-amandemen lagi pasal 33 UUD ’45, tepatnya sih membuang. Sudah tahu kan pasal itu membahas apa? Ya, pasal itu memang menjadi basis ekonomi kerakyatan kita, basis konstitusional tepatnya. Logika sederhanya, bila tanpa mengamandemen UUD saja neolib dapat bebas berkeliaran (subsidi dicabut, privatisasi BUMN oleh asing, deregulasi). Apalagi bila konstitusi itu hilang? Jangan heran bila negara ini nanti bisa jadi tinggal cerita di buku sejarah.

Neoliberalisme memang mengundang perdebatan, bahkan di kalangan pakar ekonomi sekalipun. Tapi bagi saya, apapun istilahnya, kedaulatan dan kemandirian bangsa ini harus jadi acuan utama. Karena kita memang sudah capek terlalu lama dijajah.

One thought on “Menimbang Kembali Neoliberalisme

  1. politisi kita (juga akademisi kayaknya🙂 kan memang hobinya emang memperdebatkan terma, soal praktik boleh jadi semuanya sama-sama seiring sejalan🙂 thanks sudah mampir di blog saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s