Mempertanyakan Politik ala Artis

“Artis harus profesional. Dunia politik berbeda dengan dunia hiburan. Mereka harus siap secara kualifikasi, biar orang tidak mencibir” (Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid)

Pemilihan Umum 2009 semakin dekat di ambang pintu kita. Tidak kurang dari 9 bulan lagi segenap bangsa Indonesia akan menjadi saksi sekaligus aktor penentu arah bangsa. Momen krusial yang akan jadi pertaruhan masa depan demokrasi Indonesia sekaligus Indonesia sendiri, apakah akan semakin baik atau malah sebaliknya.

Sehubungan dengan itu, inilah waktu yang begitu penting bagi sebuah partai politik (parpol). Sebagai mediator antara suara rakyat dengan pemerintahan, secara otomatis parpol akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih suara sebanyak mungkin. Berbagai strategi dilakukan untuk mendulang simpati rakyat, mulai dari aksi simpatik turun ke daerah, pemasangan berbagai atribut kampanye, hingga merekrut artis-artis populer sebagai calon legislatif (caleg).

Fenomena artis yang berpolitik sebenarnya bukanlah barang baru di dunia politik Indonesia. Di era orde baru pun hampir semua partai telah memiliki kader dari kalangan artis. Semisal H. Rhoma Irama di PPP, Harry de Fretes dan Rano Karno di PDI hingga duo artis senior Titiek Puspa dan Camelia Malik di Partai Golkar. Dalam Pemilu 2004 pun tidak banyak perubahan terjadi,  terbukti dengan lolosnya Dede Yusuf, Adjie Massaid dan Angelina Sondakh ke kursi DPR RI.

Yang kemudian menjadi concern bersama adalah fenomena ini meningkat secara signifikan pada pemilu 2009. Bila di era orde baru dan pemilu 2004 masih dapat dihitung dengan jari, kali ini ada puluhan artis yang mengantri untuk kursi legislatif. Bahkan partai raksasa sekelas PAN, PDI-P, PPP dan Golkar pun seakan-akan berlomba-lomba merekrut artis untuk maju berpolitik.

Prof. Syamsuddin Haris, professor riset dari LIPI, pernah menyatakan bahwa sistem pemilihan langsung memang memungkinkan popularitas menjadi penentu hasil pemilihan. Namun, masalah ini tentu tidak bisa disederhanakan sedemikian rupa. Mengingat hampir tak ada jaminan bahwa popularitas akan berbanding lurus dengan kemampuan berpolitik dan bernegara.

Lagipula, hampir semua sosok artis populer yang kita kenal pun bukanlah sosok yang siap terjun ke rakyat, apalagi memikirkan masa depan bangsa Indonesia. Bagaimana bisa memikirkan masa depan rakyat bila sehari-hari sebagian besar dari mereka hidup dalam keglamoran, gonta-ganti pacar, perceraian, narkoba dan berbagai konflik lainnya. Sepertinya saya terlalu men-generalisir masalah, tapi memang itulah realita umum yang terjadi dalam lingkungan artis.

Layaknya warga negara lain, sebenarnya artis pun memiliki hak yang sama untuk maju ke panggung politik. Ambil contoh misalnya di Amerika Serikat, ada mantan Presiden Ronald Reagan dan Gubernur Arnold Schwarzenegger yang juga masuk ke dunia politik dengan latar belakang ke-artis-an. Namun, bukan berarti mereka mengandalkan popularitas mereka sebagai artis. Sebelum menjabat mereka pun telah aktif berpolitik dalam berbagai program kerja parpol. Hal yang amat kontras, karena di negeri ini artis bisa secara mendadak masuk ke parpol dan menjadi caleg hanya karena populer. Inilah yang menimbulkan praduga negatif bahwa kehadiran artis-artis ini tak lebih dari sekedar vote-getter (pengumpul suara) bagi parpolnya.

Fungsi vote-getter ini memang amat penting, mengingat rakyat sudah amat apatis akan buruknya kinerja parpol dibarengi pula dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat, klop sudah kekecewaan rakyat akan politik. Dalam kondisi ini, parpol memang membutuhkan solusi instan untuk mendongrak suara dan kepercayaan rakyat. Maka dari itu, mengorbitkan artis ke panggung politik bisa jadi solusi paling instan saat ini.

Sayangnya, solusi ini seakan-akan meremehkan akan beratnya dunia politik. Mengutip pernyataan dari Mochtar Pabotinggi, pengamat politik LIPI, para caleg sebenarnya harus memiliki penguasaan politik dan kemampuan untuk memegang amanah publik. Kemampuan ini tidaklah cukup tergambar dari popularitas yang mereka miliki, karena penguasaan kemampuan berpolitik membutuhkan proses yang amat panjang dan lama.

Meski ada pembelaan dari salah satu ketua partai bahwa mereka memiliki sistem pendidikan politik untuk caleg dari kalangan artis. Saya tetap bersikukuh bahwa politik bukanlah dunia yang instan. Mendidik seseorang untuk menjadi juru masak saja bisa membutuhkan waktu setahun, apalagi mendidik calon wakil rakyat yang berkomitmen?

Calon wakil rakyat yang terdidik bukanlah mereka yang mendapatkan pendidikan teoritis akan perpolitikan. Melainkan, mereka harus mampu berempati terhadap berbagai permasalahan negeri, kemudian menggunakan analisis politiknya untuk merumuskan solusi. Saya yakin wakil rakyat yang seperti ini, idealnya hanya dapat terbentuk lewat tahapan perkaderan sebuah partai. Perkaderan yang mengajarkan untuk merintis karir dari bawah, merintis pemahaman akan masalah-masalah negeri ini dari akarnya.